Tangerang Selatan – Dalam rangka mengawal kebijakan publik yang berpihak pada rakyat, BEM UIN Jakarta dan Unindra menggelar seminar argumen dengan tema “Revisi UU ASN: Ancaman Bagi Masa Depan Sistem Birokrasi” di Syahida Inn, UIN Jakarta, pada Kamis. 1 Mei 2025.
Pengamat politik, Ray Rangkuti, mengungkapkan bahwa revisi UU ASN berpotensi mengancam masa depan sistem birokrasi di Indonesia. Menurutnya, centralisasi birokrasi ke pemerintah pusat dapat mengganggu otonomi daerah dan menyebabkan kontradiksi antara pemerintah daerah dan pusat.
Akademisi UIN Jakarta, M Zaki Mubarak, menekankan pentingnya diskusi dan dialog dalam mematangkan argumen dan mengawal kebijakan. “Forum diskusi dan dialog itu salah satu mematangkan untuk kita adu-argumen,” ujarnya.
M.Amiruddin dari BEM Unindra menambahkan bahwa revisi UU ASN harus dikawal, dikritisi, dan dikaji secara lebih tajam untuk memastikan perbaikan tata kelola birokrasi di Indonesia. “Kita hidup dalam negara demokrasi yang sangat dekat keteraturan hidup kita bergantung pada bagaimana ke efektifan birokrasi,” tegasnya.
Seminar argumen ini merupakan contoh kolaborasi dan sinergi antara BEM UIN Jakarta dan Unindra dalam mengawal kebijakan publik yang berpihak pada rakyat. Dengan kegiatan seperti ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami isu-isu penting yang berkaitan dengan kebijakan publik dan dapat berperan aktif dalam mengawal kebijakan yang berpihak pada rakyat.
Red/Alwi
