Beritatangsel.com — Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat, Badan Gizi Nasional (BGN) menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penjamah Makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus percepatan penyediaan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) pada 7–8 Maret 2026.
Kegiatan tersebut dilaksanakan secara serentak di delapan wilayah Kantor Koordinasi Program Pemenuhan Gizi (KPPG), yakni KPPG Jakarta, Bogor, Bandung, Cirebon, Semarang, Sleman, Surabaya, dan Jember. Setiap harinya kegiatan ini diikuti sekitar 500 peserta.
Peserta kegiatan berasal dari berbagai unsur yang terlibat langsung dalam operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), di antaranya Kepala SPPG, mitra atau yayasan pengelola, pengawas gizi, asisten lapangan (Aslap), serta juru masak.
Bimbingan teknis ini bertujuan memperkuat kapasitas para penjamah makanan dalam menerapkan standar higiene dan sanitasi pangan, sekaligus mempercepat proses penerbitan SLHS bagi dapur-dapur SPPG yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan Program MBG.
Kegiatan dibuka secara hybrid oleh Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa makanan bergizi merupakan hak seluruh anak di Indonesia sehingga kualitas penyediaan makanan harus menjadi perhatian bersama.
Menurutnya, pelaksanaan bimtek tersebut sangat strategis sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan pemenuhan gizi nasional melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan para penjamah makanan.
Sony juga mengungkapkan bahwa Program MBG saat ini berkembang pesat dengan keterlibatan masyarakat yang sangat besar. Hal ini ditandai dengan berdirinya lebih dari 25 ribu SPPG di seluruh Indonesia, yang sebagian besar diinisiasi oleh mitra atau yayasan dari masyarakat.
Karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat di dapur SPPG menjadi langkah penting untuk memastikan standar keamanan dan kualitas makanan tetap terjaga.
Di wilayah Tangerang, kegiatan berlangsung di Swiss-Belhotel Serpong pada Sabtu–Minggu (7–8/3/2026) dan diikuti sekitar 400 peserta dari perwakilan SPPG, relawan, serta mitra atau yayasan yang terlibat aktif dalam penyaluran Program MBG untuk melakukan sertifikasi SPPG.
Sony menjelaskan, pelatihan penjamah makanan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“Dengan SLHS ini, kegiatan Program Makan Bergizi Gratis atau produksi makanan bergizi dilaksanakan di tempat yang sarana dan prasarananya sudah terjamin kebersihan serta kesehatannya,” ujarnya, Sabtu (7/3/2026).
Ia menegaskan bahwa setiap SPPG yang telah dinyatakan operasional wajib segera mendaftarkan proses SLHS paling lambat 30 hari.
“Apabila dalam 30 hari belum mendaftar, maka BGN akan menangguhkan atau menghentikan operasional SPPG,” tegasnya.
Sony juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini terdapat 25.061 SPPG yang telah diperiksa langsung di lapangan oleh jajaran Direktorat Pemantauan dan Pengawasan.
Dari hasil inspeksi tersebut, ditemukan beberapa SPPG yang tidak memenuhi persyaratan. Terhadap pelanggaran tersebut diberikan sanksi berupa surat peringatan hingga penghentian operasional.
Menurutnya, pengawasan dilakukan secara menyeluruh mulai dari kondisi dapur, sirkulasi udara, suhu ruang produksi, hingga instalasi pengolahan air limbah (IPAL).
“Di lapangan ada juga yang IPAL-nya hanya berupa septic tank, sehingga tidak memenuhi standar yang ditetapkan,” ujarnya.
Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan persentase tempat pengolahan pangan yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis SLHS. BGN juga memfasilitasi pemenuhan syarat mandiri inspeksi kesehatan lingkungan minimal 80 persen serta mempercepat penerbitan SLHS melalui pendampingan pendaftaran di sistem OSS.
Sony menambahkan bahwa bimtek tersebut berfokus pada penerapan prinsip higiene sanitasi pangan siap saji, yang meliputi enam prinsip higiene sanitasi makanan, higiene perorangan, sanitasi tempat dan bangunan, sanitasi peralatan, serta standar baku mutu pangan.
“Dengan demikian Program MBG dapat dilaksanakan dengan peningkatan mutu dan kualitas sehingga memberikan dampak positif bagi generasi kita,” tegasnya.
Ia juga mengimbau agar setiap KSPPG memiliki tiga media sosial sebagai sarana komunikasi antara SPPG dan masyarakat.
Menurutnya, melalui media sosial tersebut, SPPG wajib menginformasikan menu makanan yang disajikan setiap hari beserta kandungan gizi dan harga per item.
“Misalnya hari ini nasi, ayam teriyaki, sayur wortel dan buncis kukus, serta buah pisang. Itu harus dicantumkan harganya,” jelasnya.
Sony juga meminta masyarakat turut memantau pelaksanaan program di lapangan agar sesuai dengan harga yang riil dan transparan. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui media sosial SPPG maupun hotline di nomor 127.
Sementara itu, pada pembukaan kegiatan di KPPG Cirebon, Deputi Bidang Penyaluran dan Penyediaan Badan Gizi Nasional, Suardi Samiran, menegaskan bahwa kualitas makanan tidak hanya ditentukan oleh bahan yang digunakan, tetapi juga oleh cara pengolahan, penyimpanan, dan penyajiannya.
Menurutnya, standar keamanan pangan harus diterapkan secara menyeluruh dalam setiap tahapan operasional dapur SPPG.
Melalui kegiatan Bimbingan Teknis Penjamah Makanan dan percepatan SLHS ini, pemerintah ingin memastikan seluruh petugas yang terlibat memiliki pengetahuan, keterampilan, serta kesadaran yang memadai dalam menjalankan tugasnya di masing-masing SPPG.
“Percepatan penerbitan SLHS menjadi salah satu prioritas penting sebagai bentuk komitmen dan pertanggungjawaban SPPG dalam menyediakan makanan bergizi yang aman, higienis, dan memenuhi standar sanitasi,” tandasnya.
