Beritatangsel.com — Sejumlah Aktivis 98 menilai agenda Reformasi belum sepenuhnya menghadirkan keadilan sosial dan demokrasi yang sehat sebagaimana dicita-citakan sejak 1998. Penilaian tersebut mengemuka dalam diskusi publik bertajuk “98 Menggugat, Lanjutkan Reformasi!!!” yang digelar di Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Dalam diskusi tersebut, berbagai persoalan pasca-Reformasi menjadi sorotan, mulai dari kemunduran demokrasi hingga memburuknya kondisi kesejahteraan masyarakat.
Salah satu narasumber, Liko Larson, menilai sejumlah kebijakan pemerintah saat ini lebih banyak membebani kelompok masyarakat bawah, terutama pekerja perempuan dan ibu rumah tangga.
Menurutnya, kenaikan harga kebutuhan pokok, ketidakpastian pekerjaan, serta menurunnya perlindungan sosial menjadi persoalan nyata yang dihadapi masyarakat saat ini.
“Rakyat tidak hidup dari program-program yang dikampanyekan pemerintah, tetapi dari kemampuan mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketika anggaran negara lebih banyak diarahkan untuk proyek-proyek yang dipertanyakan efektivitasnya, sementara biaya hidup terus meningkat dan kesejahteraan pekerja terabaikan, maka yang menjadi korban adalah masyarakat kecil, terutama perempuan dan keluarga pekerja,” ujar Liko Larson.
Diskusi publik tersebut dipandu oleh Ignatius Indro dan menghadirkan narasumber lintas generasi, di antaranya Firman Tendry, Anton Ufur, Liko Larson, dan Hengki Soeharto.
Sementara itu, Hengki Soeharto menekankan pentingnya masyarakat sipil membangun kekuatan gerakan di ruang digital seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi.
“Pertarungan gagasan hari ini tidak hanya berlangsung di ruang fisik, tetapi juga di ruang digital. Karena itu, gerakan masyarakat sipil harus mampu beradaptasi dan membangun jaringan yang kuat di kedua ruang tersebut,” kata Hengki.
Selain para narasumber, diskusi tersebut juga dihadiri sejumlah aktivis Gerakan 1998 lainnya, di antaranya Alex Leonardo, Joshua Napitupulu, Natalia, Togi, Giri, dan Kimung, serta berbagai elemen masyarakat sipil dan komunitas mahasiswa yang selama ini aktif mengawal isu demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan sosial.
Para peserta diskusi sepakat bahwa semangat Reformasi perlu terus dijaga melalui konsolidasi gerakan masyarakat sipil guna memperkuat demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, dan keadilan sosial di Indonesia. (Haji Merah)
