Jakarta, Beritatangsel.com — Direktur Eksekutif Indonesian Of Social Political Institute (ISPI) Deni Iskandar mengapresiasi dan menyambut baik, respon cepat Presiden Jokowi yang meminta agar para Menteri di Kabinet Kerja berhenti menyuarakan terkait perpanjangan masa jabatan Presiden dan penundaan pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024.
Deni menegaskan bahwa, respon cepat Presiden Jokowi itu dinilai sebagai sebuah ikhtiar pemerintah mendengarkan aspirasi dan keresahan masyarakat. Selain itu, Deni juga menambahkan bahwa, penegasan Presiden Jokowi meminta agar wacana perpanjangan masa jabatan dan penundaan pemilu itu dihentikan, sebagai bagian dari sikap politik Presiden Jokowi soal pentingnya menjaga demokrasi.
“Secara prinsip, saya kira Presiden Jokowi sudah mendengar keresahan masyarakat ditengah kondisi yang serba sulit ini, kemudian wacana perpanjangan masa jabatan Presiden terus menguat. Tapi kemudian, Presiden Jokowi meminta agar wacana tersebut dihentikan, ini jelas tentang bagian dari sikap dan keberpihakan politik Presiden. Pesannya itu bahwa demokrasi harus dijaga dengan baik.” kata Deni, Jumat (08/04) di Jakarta Selatan.
Sebelumnya, dalam Rapat Paripurna, Rabu (06/04) kemarin, Presiden Jokowi dihadapan menteri-menterinya menegaskan agar, tidak lagi membahas hal-hal yang berkaitan dengan penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden.
“Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan urusan penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden. Sudahi itu,” ucap Presiden Jokowi, Rabu (06/04) kemarin dalam akun Youtube.
Lebih lanjut, Deni menambahkan bahwa, masifnya wacana peranjangan masa jabatan Presiden dan Penundaan Pemilu 2024 itu bukan dari keinginan Presiden Jokowi.
“Jadi berdasarkan analisa kami di ISPI, munculnya wacana perpanjangan masa jabatan Presiden dan Penundaan Pemilu 2024 sebenarnya bukan muncul dari Presiden Jokowi. Sebaliknya, itu muncul dari kelompok koalisi Jokowi di Kabinet. Kalau kita lihat, memang dari awal, Presiden Jokowi itu sudah tidak mau tiga periode.” tambahnya. (Haji Merah)
