Pamulang, BTCom — Akibat angin kencang yang merusak atap rumah dan bangunannya waktu lalu, kini sudah lebih dari 6 (enam) bulan emak asih tidur menumpang di tetangga secara bergantian. Ironinya tak satu pun pejabat Kota Tangerang Selatan yang datang melihat dan memberikan bantuannya. Emak Asiah pun berharap masih ada sisa harapan untuk bertahan hidup.
“Sudah dibantu tetangga untuk minta bantuan pemerintah, melalui lurah dan pak camat namun sampe sekarang belum ada jawabannya, Emak gak tahu soalnya emak orang kecil, ya! Sampe sekarang emak masih nunggu kebaikan ibu walikota saja nak” Ucap Emak Asiah kepada beritatangsel.com, Rabu (15/10).
Sementara berdasarkan informasi warga, musibah yang menimpa rumah mak asih yang beralamat di Jl. Aria Putra, Gg Betong RW/RT 007/010 Kedaung, Pamulang Tangerang Selatan, sudah 6 bulan lalu dan saat ini sedang di urus oleh salah satu kerabat RW setempat agar persoalan emak asih bisa di bantu oleh pemkot.
“Saya sesalkan berkas yang sudah masuk ke sekretariat daerah hingga kini belum ada jawaban sama sekali, katanya masih menunggu padahal hak orang miskin sudah di atur oleh Undang-undang,” Kata Ocim salah satu warga yang kebetulan rumahya bersebelahan dengan Emak Asiah.
Di tempat terpisah Ketua Presideum Forum Masyarakat Peduli Tangerang Selatan, Yardin Zulkarnaen yang ditemui dikediamannya mengatakan,” Hak orang susah dan apalagi warga Tangsel itu jelas harus jadi perhatian pemerintahan Airin, itu sudah sesuai program kerja yang pernah di janjikannya saat kampanye lalu sehingga jangan pura pura tutup mata dan tutup telinga, ada dana taktis yang bisa dikeluarkan selain dana bansos daripada digunakan untuk hal yang tidak tepat lebih utama untuk meringankan warganya yang sedang kesusahan”. Katanya.
“Apalagi berdasarkan pengamatan kami berkas pengajuan bantuan tersebut sudah di acc dan di tandatangani oleh pejabat lingkungan, sebuah ironi jika harus menunggu tibanya bantuan di tahun 2015 apalagi menunggu ketok palu APBD-P oleh DPRD”. Ucap Yardin,
Dan lebih lanjut dikatakan,” Kami yakini dana itu ada di SKPD yang memang sengaja belum berani menggelontorkan bantuannya, Jika punya pejabat bernyali korup tentu lebih baik utamakan kepentingan kelompok daripada kepentingan warganya”. Pungkas Yardin.(Bgs/Dz)
