Beritatangsel.com — Komunitas Aktivis 98 Garis Lucu menyampaikan keprihatinan terhadap kondisi buruh di Indonesia yang dinilai semakin tertekan di tengah situasi ekonomi yang belum menunjukkan perbaikan signifikan.
Hal tersebut mencuat dalam dialog interaktif yang digelar dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional (May Day).
Dalam forum tersebut, para aktivis menyoroti berbagai persoalan mendasar yang masih dihadapi pekerja.
Ketua panitia dialog, Ignatius Indro, mengkritik peringatan Hari Buruh yang diselenggarakan pemerintah di kawasan Monumen Nasional (Monas).
Ia menilai kegiatan tersebut cenderung bersifat seremonial dan belum menyentuh akar persoalan buruh.
“Tidak ada perubahan signifikan terhadap nasib buruh maupun kondisi perekonomian. Pembagian paket sembako dalam jumlah besar bukan solusi. Yang dibutuhkan buruh adalah perbaikan sistemik,” ujar Indro dalam keterangannya, Selasa (5/5/2026).
Indro juga menyoroti sejumlah regulasi yang dianggap merugikan pekerja, seperti Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 terkait sistem alih daya (outsourcing). Menurutnya, kebijakan tersebut melemahkan posisi tawar buruh serta membuka ruang ketidakadilan dalam hubungan kerja.
Selain itu, ia menyinggung kondisi pekerja sektor informal, khususnya pengemudi ojek daring, yang dinilai menghadapi ketimpangan dalam pembagian komisi dengan perusahaan aplikasi.
“Ketimpangan komisi ojek online, janji 19 juta lapangan kerja yang belum jelas, hingga program yang berpotensi membebani anggaran, semuanya perlu evaluasi menyeluruh,” tegasnya.
Pandangan serupa disampaikan Bona Sigalingging yang menyoroti ratifikasi Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026 terkait Konvensi ILO 188 tentang perlindungan nelayan. Ia mengapresiasi langkah tersebut, namun menekankan pentingnya pengawasan dalam implementasinya.
“Ratifikasi ini patut diapresiasi, tetapi pelaksanaannya harus dikawal agar benar-benar memberi manfaat bagi nelayan,” ujarnya.
Sementara itu, Joshua Napitupulu menilai gerakan buruh saat ini masih menghadapi berbagai tekanan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ia menegaskan bahwa peringatan May Day seharusnya menjadi ruang perjuangan buruh, bukan sekadar agenda simbolik.
“May Day adalah simbol perjuangan buruh. Ketika dimaknai sebatas seremoni, itu menunjukkan kegagalan dalam menjawab persoalan mendasar,” kata Joshua.
Ia juga menyoroti persoalan klasik yang belum terselesaikan, seperti upah di bawah standar UMK, minimnya jaminan sosial, serta pelanggaran keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Pada peringatan May Day 2026, Presiden Prabowo Subianto turut menghadiri acara resmi pemerintah di kawasan Monas yang melibatkan ribuan buruh. Mobilisasi tersebut menarik perhatian publik, namun juga menuai kritik karena dinilai tidak sejalan dengan semangat efisiensi anggaran.
Di sisi lain, ribuan buruh dari berbagai elemen menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI untuk menyampaikan tuntutan secara langsung. Aksi serupa juga terjadi di Bandung yang melibatkan kelompok anak muda dan sempat berujung benturan dengan aparat keamanan.
