Beritatangsel.com — Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur masih menjadi fokus utama dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2027.
Fokus tersebut akan berjalan beriringan dengan penguatan sektor pendidikan dan kesehatan.
Pernyataan itu disampaikan Benyamin usai membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 yang digelar di Ruang Blandongan Puspemkot Tangsel, Kamis (9/4/2026).
“Tahun 2027 kita masih akan tetap fokus kepada infrastruktur,” ujar Benyamin.
Ia menjelaskan, fokus pembangunan infrastruktur ke depan tidak hanya terbatas pada pembangunan fisik, tetapi juga mencakup penanganan berbagai persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.
Mulai dari pengelolaan sampah, transportasi, jalan, jembatan, hingga sistem drainase akan menjadi perhatian utama pemerintah daerah.
“Kita breakdown lagi infrastrukturnya, mulai dari pengelolaan sampah, transportasi, jalan, jembatan, sampai drainase. Semua ini masih menjadi perhatian utama,” jelasnya.
Menurut Benyamin, persoalan sampah akan menjadi isu krusial yang harus ditangani secara menyeluruh, mulai dari hulu di tingkat masyarakat hingga sistem distribusi dan pengangkutan.
Sementara dalam penanganan banjir, Pemkot Tangsel akan mengoptimalkan pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan, jembatan, sungai, dan drainase.
Selain infrastruktur, sektor kesehatan dan pendidikan juga tetap menjadi prioritas dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kota Tangerang Selatan.
Di sisi lain, Pemkot Tangsel mulai mendorong transformasi layanan publik berbasis digital melalui pengembangan aplikasi terpadu Tangsel One.
Aplikasi ini dirancang untuk mengintegrasikan berbagai layanan pemerintahan dalam satu platform yang mudah diakses oleh masyarakat.
“Semua layanan nanti akan terhimpun dalam satu aplikasi. Masyarakat juga bisa menyampaikan aspirasi langsung melalui sistem tersebut,” ungkapnya.
Meski demikian, ia mengakui penerapan teknologi di lingkungan pemerintahan masih menghadapi tantangan, terutama dalam pengelolaan sumber daya manusia agar tetap efisien tanpa menambah beban belanja pegawai.
Benyamin juga menyoroti perlunya pembaruan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 agar lebih adaptif terhadap dinamika kebutuhan daerah saat ini.
Menurutnya, regulasi tersebut sudah cukup lama dan perlu disesuaikan agar pemerintah daerah memiliki fleksibilitas lebih dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
“Masyarakat hari ini ingin ditangani banjirnya, sampahnya, kemacetannya dan sebagainya. Tapi instrumen pemerintah kota harus tetap sesuai aturan APBD agar tidak terjadi pelanggaran hukum,” tuturnya.
Musrenbang ini merupakan tahapan lanjutan dari proses perencanaan pembangunan yang sebelumnya telah dimulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga forum perangkat daerah.
Melalui Musrenbang RKPD 2027 ini, Pemkot Tangerang Selatan menargetkan lahirnya perencanaan pembangunan yang lebih responsif, terukur, dan mampu menjawab berbagai persoalan perkotaan, terutama di tengah tantangan urbanisasi dan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat.
