Warga Pandeglang Tolak Kiriman Sampah Dari Tangsel, Wakil Rakyat Kemana? Bungkam !
Beritatangsel.com — PANDEGLANG,- Pengamat Kebijakan Publik dari Jaringan Masyarakat Peduli Lingkungan, Joseph Edi Murdani menilai, kerja sama pengelolaan sampah antara Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dan Pemerintah Kabupaten Pandeglang minim pengawasan dari DPRD Kabupaten Pandeglang dan partisipasi publik.
Seperti diketahui, Kerja sama pengelolaan sampah antara dua daerah itu meliputi, pengiriman sampah dari Kota Tangsel ke Pandeglang dengan jumlah volume sekitar 300-500 Ton per hari ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Bangkonol, Kecamatan Keroncong.
“Jika kita melihat proses yang tengah berjalan ini, kerja sama pengelolaan sampah ini minim pengawasan khususnya dari DPRD Pandeglang yang itu daerah yang menerima sampah dari Tangsel.” kata Edi, Rabu (06/08) Jl. KH. Abdul Halim, Majasari, Pandeglang.
Selain itu, Edi juga menuturkan, kerja sama soal pengelolaan sampah antara dua daerah ini, minim akan partisipasi publik. “Pembuatan kebijakan ini juga sangat minim sekali partisipasi kebijakan publik, artinya warga tidak banyak yang tahu, dan mereka hanya terkena dampaknya saja, paling curhat-curhat soal bau sampah aja kepada sesama,” tuturnya.
Menurut Edi, minimnya pengawasan DPRD Pandeglang terkait kerja sama pengelolaan sampah ini, patut dicurigai bahwa dalam sistem pembuatan kebijakan tersebut, diduga telah ada kongkalikong antara Legislatif dan Eksekutif.
“Kalau bicara soal DPRD Pandeglang ini, ada dua kemungkinannya, bisa saja kebijakan yang dibuat ini tidak melibatkan DPRD, atau bisa juga ini sudah ada ‘deal’ atau kongkalikong antara kedua lembaga pemerintahan ini. Kalau kita lihat pada saat MoU antara Pemda Pandeglang dan Kota Tangsel, tidak ada DPRD Pandeglang disitu,” katanya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Warga Sabi Pasir Muncang, Desa Bangkonol kecamatan Keroncong, Romdoni (60) tahun mengeluhkan bau sampah yang bersumber dari TPA Bangkonol, Pandeglang.
“Bukan bau lagi, setiap hari bahkan cucu saya mah kalau pagi pagi itu disuruh jangan keluar. Ini kalau kondisi hujan setelah itu panas, bau nya masya Allah aja, belum lagi lalat (aro hejo), ini kalau sudah hujan lalat ini banyak di warung ini.” kata Romdoni.
“Kalau ditanya soal sepakat atau tidak, semua warga disini sudah pasti menolak lah. Karena dampak yang dirasakan itu bukan oleh Bupati, tapi oleh kami (warga) disini,” katanya.
