Jakarta, Beritatangsel.com – Wacana Capres dan Cawapres semakin ramai dibicarakan di media massa. Gerak elit politik dalam melakukan komunikasi politik dan membentuk koalisi menjadi perhatian publik yang menunggu Capres dan Cawapres yang bakal diusung.
Inisiatif Presiden Jokowi yang membentuk Koalisi Besar sebagai wadah partai-partai pro Pemerintah dalam mengusung Capres dan Cawapres cukup mendapat respon positif dari sebagian pengamat dan praktisi politik, karena sejatinya koalisi ini adalah perwujudan dari komitmen kebangsaan dan semangat melanjutkan pembangunan nasional.
Forum Muda Kebangsaan sebagai wadah komunikasi antar relawan pendukung kandidat Capres dan Cawapres juga merespon positif koalisi yang dibentuk awal April lalu. Sebagai wadah kelompok-kelompok relawan yang mengusung nilai-nilai kebangsaan, Forum Muda Kebangsaan menilai pentingnya partisipasi publik secara aktif untuk mendukung figur kandidat Capres dan Cawapres yang dinilai masyarakat cukup mumpuni dan layak untuk didukung.
Dalam kesempatan agenda Diskusi dengan tema “Suara Rakyat Dalam Oligarki Politik”, Forum Muda Kebangsaan mendorong partisipasi publik yang aktif sebagai upaya dalam memengaruhi para elit politik dalam mengusung Capres dan Cawapres pada Pilpres mendatang.
Praktik oligarki politik yang saat ini menjadi wacana di kalangan pengamat dan praktisi politik menjadi perhatian dalam diskusi publik yang diselenggarakan di Jalan Taman Mpu Sendok No.12, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu sore (16/4).
Kyai Yuri Alam ( Ketua Umum Gepari) menilai munculnya fenomena pilihan partai politik yang selalu berseberangan dengan kehendak rakyat bisa diindikasikan adanya praktik oligarki politik. Dalam situasi ini, menurut Kyai Yuri, kepentingan partai politik lebih diutamakan ketimbang kepentingan rakyat banyak.
“Pemimpin pilihan rakyat seperti tersandera dan tidak menjadi pertimbangan para elit politik. Disini terindikasi adanya praktik oligarki politik,” jelas Kyai Yuri.
Terobosan Presiden Jokowi membentuk Koalisi Besar adalah upaya dalam mengetahui aspirasi masyarakat yang telah dirangkum oleh partai politik yang tergabung dalam koalisi ini. Namun partisipasi publik dalam memengaruhi pilihan para elit politik sangat penting peranannya. Kyai Yuri berharap publik dapat memanfaatkan ruang-ruang komunikasi seoptimal mungkin untuk memengaruhi keputusan yang akan diambil oleh elit politik.
Faigiziduhu Nduru (Relawan Sahabat Moeldoko) menyoroti ramainya bursa Capres dan Cawapres tentunya dipengaruhi oleh adanya praktik oligarki politik. Keterpilihan figur Capres dan Cawapres berdasarkan kedekatan dan kesukaan merupakan indikasi adanya praktik oligarki politik. Kondisi ini tentunya merupakan preseden buruk bagi kepemimpinan nasional di periode berikutnya, khususnya terhadap keberlanjutan pembangunan nasional dan kredibiltas jalannya pemerintahan.
“Jangan sampai seorang pemimpin dipilih berdasarkan kedekatan dan kesukaan ketimbang prestasi dan kinerja baik yang diraih serta karakter dan moral yang baik,” pungkasnya.
Adi Kurniawan (Ketua Umum Bara Api/Relawan Andika Perkasa) berpendapat adanya praktik oligarki politik dikarenakan kurangnya partisipasi publik aktif dalam menyuarakan aspirasi politiknya. Bagi Adi, bentuk partisipasi publik yang aktif dalam proses pemilihan Capres dan Cawapres bukan hanya datang ke Tempat Pemilihan Suara (TPS) saja. Namun lebih daripada itu, publik harus secara konsisten menyuarakan aspirasi politiknya, mengawal dan menjaga pilihannya itu benar-benar menjadi pertimbangan para elit politik.
“Tanpa partisipasi publik yang aktif, saya pesimis kita akan mendapatkan pemimpin yang benar-benar sesuai dengan kehendak rakyat,” tegas Adi Kurniawan.
Daddy Palgunadi (Ketua Umum Gema Perjuangan Maharani Nusantara/GPMN – Relawan Puan Maharani) menyoroti soal rezim popularitas yang dinilainya sangat memengaruhi opini publik dalam menentukan pilihan terhadap Capres dan Cawapres saat ini.
Daddy berpendapat bahwa kita patut mengikuti aturan yang berlaku yaitu Capres dan Cawapres yang akan diusung pada Pilpres 2024 adalah wewenang penuh partai politik. Karena menurut Daddy, partai politik tentunya memiliki kader-kader terbaiknya yang telah digembleng dan berproses menjadi calon-calon pemimpin bangsa yang mumpuni dan paham akan arah tujuan berbangsa dan bernegara ke depan.
“Partai politik tentunya akan mengajukan dan mengusung kader-kader terbaiknya, karena kepentingan bangsa pastinya melandasi para elit politik dalam mengusung pilihan mereka, yang tentunya juga mendengarkan aspirasi yang muncul di tengah masyarakat,” ujar Daddy.
Menurut Daddy, memilih pemimpin yang hanya berdasarkan popularitas semata, tanpa melihat track record, latar belakang dan komitmennya terhadap kepentingan bangsa, perlu diwaspadai.
“Jangan sampai kita terjebak dalam dominasi rezim popularitas yang menurut saya lebih cenderung emosional sesaat dan menyesal dibelakang. Kita perlu menelaah lebih jauh lagi figur pemimpin yang akan kita pilih. Bagaimana track record dan prestasinya? Bagaimana latar belakangnya? Bagaimana komitmennya terhadap kepentingan bangsa? Apakah dia berkomitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan yang selama ini telah mengakar kuat di masyarakat kita? Apakah dia kita yakini secara kuat akan melanjutkan pembangunan nasional yang sudah kita raih selama ini dan akan lebih maju selama periode kepemimpinannya?” Tanya Daddy.
Daddy mengingatkan bahwa memilih pemimpin itu tidak dipengaruhi oleh faktor emosional semata, seperti layaknya memilih seorang figur idola masyarakat. Memilih seorang pemimpin nasional, yang akan menentukan masa depan bangsa ini ke depan harus juga melibatkan faktor rasional yang melibatkan varian-varian penting dan melekat pada sosok calon pemimpin tersebut.
“Kita berbicara soal masa depan bangsa, bukan sekedar memilih layaknya memilih seorang idola publik. Dalam konteks ini, saya yakin partai politik memiliki hitungan-hitungan yang lebih matang, dan tentunya tetap mempertimbangkan aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat,” imbuh Daddy.
Daddy menambahkan, selain dari kualitas dan kredibilitas yang dimiliki oleh Capres dan Cawapres yang akan dipilih oleh masyarakat, yang tak kalah penting adalah konsep dan program yang ditawarkan oleh para Capres dan Cawapres yang dipilih. Apakah konsep dan program itu benar-benar diterima secara rasional dan diyakini dapat membuat bangsa ini lebih maju di periode berikutnya? Apakah program yang ditawarkan benar-benar menjawab permasalahan yang selama ini dihadapi oleh bangsa dan negara? Faktor-faktor ini harusnya menjadi pertimbangan publik dalam menentukan pilihan mereka yang nantinya akan menjadi pertimbangan partai politik dalam mengusung Capres dan Cawapres dalam Pilpres 2024 mendatang.
Jika semua faktor-faktor di atas menjadi dasar yang penting bagi publik, tentunya komunikasi politik antara partai politik dan konstituennya akan muncul secara otomatis.
“Ruang-ruang komunikasi antara elit dan publik secara otomatis akan terbangun karena telah memiliki persepsi dan ekspektasi yang sama persis. Kondisi ini tentunya akan memunculkan partisipasi publik yang aktif secara alamiah. Kondisi ini tentunya akan menciptakan iklim politik yang sehat dan konstruktif,” tambah Daddy.
Acara diskusi yang dipandu oleh Denny Lihiang (Poros 98) berlangsung cukup interaktif dan konstruktif dalam memunculkan opini dan persepsi dari para narasumber dan audiens. Kesimpulan dari agenda diskusi jelang waktu Berbuka Puasa itu memunculkan wacana soal pentingnya partisipasi publik dalam proses politik memilih Capres dan Cawapres pada momentum Pilpres 2024 mendatang.
Keempat narasumber bersepakat bahwa partisipasi publik yang aktif dapat memengaruhi proses politik pemilihan Capres dan Cawapres yang akan diusung oleh partai politik.
Partisipasi publik yang aktif merupakan langkah nyata dari perwujudan kepedulian semua elemen bangsa dalam memunculkan kepemimpinan nasional yang sesuai dengan harapan seluruh masyarakat dan mumpuni dalam mengantarkan bangsa ini mewujudkan cita-citanya, menggapai masa depan yang lebih baik.
Merespon secara positif terhadap Koalisi Besar yang diinisiasi oleh Presiden Jokowi, keempat narasumber berharap koalisi ini dapat mengusung Capres dan Cawapres yang terbaik dan berasal dari aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat.
Koalisi Besar harus dengar suara rakyat karena aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat tentunya adalah cerminan dari ekspektasi dan opini masyarakat itu sendiri, yang dalam kesehariannya berhadapan dengan segala masalahnya, dimana masalah-masalah ini tentunya melahirkan ekspektasi dan membentuk opini mereka.
Koalisi Besar juga harus membuka ruang bagi terciptanya partisipasi publik demi tercapainya kemufakatan bersama dalam menentukan kepemimpinan nasional di periode berikutnya.
