Jakarta, Beritatangsel.com — Tindakan Arief Rosyid Hasan (ARH) selaku anggota Dewan Masjid Indonesia (DMI) yang saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen Bank Syariah Indonesia (BSI) salah satu Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai telah melanggar asas etika dan mencoreng nama baik kelompok millenial.
Pernyataan itu dikatakan Chairman Indonesian Youth Community Network (IYCN), Fadli Rumakefing, Senin (04/4/2022) diacara diskusi Wacana Sahur, Indonesian Of Social Political Institute (ISPI) diakun Instagram, menyusul setelah ramainya pemberitaan pemecatan Arief Rosyid Hasan sebagai anggota DMI karena memalsukan tanda tangan Jusuf Kalla selaku Ketua Umum DMI dan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia.
“Tindakan ini memang bisa dilihat dari dua aspek, pertama soal aspek hukum ini adalah pidana. Tapi kemudian, ini dikembalikan kepada pihak yang dirugikan, yakni Pak JK. Kedua, ini juga mencoreng kelompok anak muda, kemudian juga bicara soal kepantasan dan ketaatan asas, ini jelas telah membelakangi etika.” kata Fadli, Senin (4/4/2022) dalam acara diskusi ISPI di Instagram.
Fadli berpendapat bahwa, tindakan Arief Rosyid Hasan sebagai tokoh millenial itu, dinilai bukan hanya mencoreng nama baik DMI, akan tetapi juga mencoreng nama baik Erick Thohir, sebagai Menteri BUMN di Kabinet Jokowi.
“Bahkan ini bukan hanya mencoreng nama baik pak JK, tapi juga mencoreng nama Erick Thohir. Karena bagaimana pun, saudara ARH ini adalah anak buah Erick Thohir di BUMN.” terangnya.
Selain itu, Fadli juga menyinggung soal slogan Erick Thohir mengenai Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif disingkat AKHLAK, yang itu menjadi acuan dasar gerak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dikampanyekan Erick Thohir dalam mengawal pemerintahan Presiden Jokowi dan Ma’ruf Amin.
“Tentu demi menjaga nama baik ini, saya kira Erick Thohir perlu sekali melakukan evaluasi pada semua jajarannya di BUMN, itu bukan saja pada Holding BSI saja, akan tetapi semua holding. Nah, kenapa untuk holding BSI ini penting untuk adanya evaluasi, ini agar jadi contoh. Bahwa semua hal itu perlu koordinasi yang baik. Apalagi kita tahu bahwa, ARH sangat dekat dengan pak JK, dan juga pernah menjadi Ketua PB HMI.” jelasnya.
Seperti diketahui, Surat Keputusan (SK) Pemecatan terhadap Arief merupakan tindak lanjut pada rapat pleno DMI yang digelar pada Jumat, 1 April 2022 lalu.SK pemecatan bernomor 066.H/III/SKEP/PP-DMI/IV/2022 itu diteken oleh JK di kediamannya di Jakarta Selatan.
Terpisah, Juru Bicara JK, Husain Abdullah mengaku tak habis pikir dengan tindakan pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh Arief Rosyid itu. Menurut Husain, selama ini komunikasi antara Arief dan Jusuf Kalla (JK) berjalan lancar.
“Tidak sepatutnya Arief Rosyid melakukan itu sebagai aktivis, organisatoris juga pejabat negara dalam kapasitas sebagai komisaris. Pastinya tahu etika organisasi, bahwa melakukan pemalsuan tanda tangan tidak dibenarkan.” kata Husain.
“Padahal, seandainya Arief menyampaikan atau melaporkan saja segala bentuk rencana dan kegiatannya, tentu akan lain. Pak JK saya yakin akan memberikan ruang dan kesempatan berkreasi pada kegiatan – kegiatan seperti itu tanpa memalsukan apapun,” pungkasnya.
Sampai berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi dan tanggapan dari Arief Rosyid. Wartawan mencoba menghubungi melalui pesan singkat dan pesan Whatsapp, namun belum dibalas. Demi keberimbangan informasi, sampai berita ini diturunkan, wartawan masih menunggu jawaban dari yang bersangkutan.
(Red/Haji Merah)
