TANGSEL.BERITATANGSEL- Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menggelar Rapat Koordinasi Tingkat Kota Basis Data Terpadu (BDT) PPFM di Graha Widya Bhakti Puspiptek, Setu, Tangsel pada Selasa, 23 April 2019.
Menurut Kepala Dinas Sosial Tangsel Wahyunoto Lukman, kegiatan ini dihadiri oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Dinkes, Disdukcapil, Dinkop Disperindag, Kecamatan dan potensi sumber kesejahteraan sosial yang terlibat dalam pengolahan data seperti TKSK, pendamping PKH dan karang taruna.
“Kita libatkan semua untuk verifikasi dan validasi data. Bahkan pendamping PKH yang melihat langsung data yang terverifikasi. Kita berupaya menjaring seluruh keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah,” ungkap Wahyu.
Namun lanjut Wahyu, tetap masih ada yang terlewat. Kadang kendalanya terlewat karena administrasi kependudukan. Kemudian biasanya mereka tinggal di tanah-tanah kosong yang berpindah-pindah lokasi, hal ini yang luput dari pendataan.
“Dalam rapat ini kami membahas masalah hasil konsultasi publik tingkat Kelurahan. Karena ada data masukan baru, ini yang akan ditetapkan Kemensos nantinya. Sebelum itu kita koordinasikan terutama dengan Disdukcapil melalui NIK nya dan masalah keberadaannya, semua diverifikasi,” bebernya.
Nantinya data ini akan ada pemanfaatan, karena banyak program pemerintah baik di Pusat, Provinsi maupun Kota. Seperti di Dinkes ada Kartu Indonesia Sehat, Dindikbud ada Kartu Indonesia Pintar dan Disperindag subsidi bahan bakar gas.
“Pada tahun 2018 di Tangsel ada 125.000 jiwa dari 35.000 KK yang masuk kategori miskin. Yang di intervensi Program Keluarga Harapan (PKH) Penanganan fakir miskin
8.257 KK untuk kuota tahun 2019 sebesar Rp. 1.8 juta rupiah satu tahun,” kata Wahyu.
Selain itu ada juga dalam bentuk program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang mendapatkan 13.083 KK untuk tahun 2019 sebesar Rp 110.000 perbulan dalam bentuk beras dan telur.
Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu (Jamsosratu) dari Provinsi Banten sebanyak 1.000 KK sebesar Rp 800 ribu satu tahun.
“Jadi total program bantuan dengan data miskin yang ada di Tangsel baru setengahnya mendapat program bantuan.
Kita di Tangsel sedang berupaya membuat program bantuan sosial yang dalam bentuk kartu jaminan seperti ini,” kata Wahyu.
Jika bentuk bantuan langsung sudah dilaksanakan, seperti bantuan untuk disabilitas, lansia dan lainnya.
“Mudah-mudahan dengan data BDT ini kita lebih baik dan program lebih tepat sasaran juga lebih tepat waktu. Mudah-mudahan pelaksanaan Program PKH yang tepat waktu dan tepat sasaran ini mampu mengendalikan laju inflasi daerah,” harapnya.
Sementara, Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany mengatakan pada kegiatan ini Dinas Sosial memiliki tugas dan fungsi dalam urusan verifikasi dan validasi basis data terpadu sesuai dengan UU no 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin dan peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 28 tahun 2017 tentang pedoman umum verifikasi dan validasi data terpadu program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu.
Verifikasi dan validasi BDT kota Tangsel secara berkesinambungan dilakukan sejak tahun 2017. Dimana proses verifikasi dan validasi ini dilakukan mulai tahapan proses rembug desa/musyawarah kelurahan sampai pada tahapan melakukan kunjungan rumah ke rts untuk wawancara dalam rangka pendataan dan verifikasi sesuai daftar dalam prelist akhir.
Hasil verifikasi dan validasi tersebut kemudian dilaporkan ke pusat data dan informasi (pusdatin) kementerian sosial ri secara offline dan online melalui sistem informasi kesejahteraan sosial – next generation (siks-ng).
“Saya minta Dinas Sosial bisa mengupas apa saja persoalan dan kebutuhan dalam 125 ribu jiwa warga miskin ini. Sehingga masing-masing dinas bisa intervensi apa yang akan kita lakukan melalui program APBD,” jelasnya.
Harapan Airin, mudah-mudahan kegiatan ini bukan hanya seremonial saja, karena penting mengenai pendataan. Segala sesuatu akan sukses dan berhasil jika data nya tepat. “Saya berharap hasil dari kegiatan rapat ini bisa secara maksimal menghasilkan data yang real,” bebernya. (Humas-Kominfo)
