BERITATANGSEL.COM(Opini),- Pada tanggal 22 Desember 2018, peristiwa tsunami yang di sebabkan oleh letusan gunung anak Krakatau di Selat Suinda menghantam daerah pesisir Banten dan Lampung, Indonesia. Tsunami yang menyapu pesisir Banten, mengakibatkan ekonomi di Banten Kolep. Masyarakat yang terkena bencana banyak yang kehilangan matapencahariannya, khusunya yang mengorientasikan kelautan seperti wisata dan nelayan.
Selain banyak korban jiwa yang melayang, banyak juga bangunan yang runtuh. Bangunan tersebut di antaranya 2.752 rumah dan 92 penginapan atau warung. Alat transportasi sebanyak 510 perahu dan kapal, 147 kendaraan, serta dua fasilitas dermaga dan shelter juga mengalami kerusakan.
Peristiwa ini sangat mengejutkan bagi Indonesia, bukan hanya hilangnya nyawa korban, tsunami Selat Sunda juga mengakibatkan bangunan dan sektor pertanian, perikanan dan wisata hancur. Penanganan pemerintah Indonesia juga tidak matang ketika membuat alat pendeteksi tsunami di Pandeglang, sehingga pendeteksi tsunami yang di pasang tidak beroperasi.
Selanjutnya, dapat kemungkinan lonjakan anggaran biaya rekonstruksi dan melemahnya industri pariwisata yang sangat penting bagi Indonesia. Tambah lagi, tempat wisata dan perhotelan yang di gusur tsunami Selat Sunda, mengakibatkan ekonomi di pesisir Banten mati total.
Selain pasar, pantai sebagai pusat transaksi dan jasa masyarakat pesisir Banten. Tambah lagi di daerah Pandeglang dan sekitarnya ikan laut tidak laku di jual, karena alasan banyak korban tsunami yang hilang terbawa air laut.
“Setelah tsunami lauk laut teu payu, pada garila bisi laukna ngahakan mayat korban tsunami”, artinya pasca tsunami, ikan laut tidak laku di jual, takutnya ikan tersebut makan korban tsunami yang hilang (Rasmi, saat wawancara)
Selain akses, dampak tsunami selat sunda meninggalkan trauma yang mendalam kepada masyarakat maupun wisatawan, peristiwa ini yang menjadi faktor destinasi wisata di Banten masih sepi. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geosfisika (BMKG) memiliki fungsi Perumusan kebijakan nasional maupun umum, Pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian observasi, dan pengolahan data dan informasi di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Oleh karena itu, BMKG harus berani mengambil sikap status siaga, dan mengeluarkan statement bahwa Banten sudah aman. Selain itu, pemerintah secepatnya memasang alat pendeteksi tsunami dengan produktif. Menginformasikan sudah terpasangnya alat pendeteksi tsunami kepada masyarakat supaya keadaan masyarakat dan wisatawan merasa aman dan mau berkunjung lagi ke wisata Banten.
Ketika BMKG sudah mengeluarkan statement bahwa Banten sudah aman, Dinas Pariwisata yang memiliki fungsi perumusan kebijakan dibidang pariwisata dan pelaksanaan kebijakan dibidang pariwisata. Segara mensosialisasikan besar-besaran destinasi wisata Banten, perbanyak festival dan acara di sekitar pesisir-pesisir pantai.
Menunggu akses, pembangunan pemukiman, dan pembangunan destinasi wisata stabil. Masyarakat perlu bekal untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, pemerintah harus menyediakan fasilitas kepada masyarakat untuk mencari kebutuhan seperti keramba jaring apung (ternak ikan), memprioritaskan lowongan kerja kepada korban tsunami.
Rapat Koordinasi Strategi Pemulihan Sektor Pariwisata Pascatsunami Selat Sunda di Hotel Marbella Anyer, Menteri Pariwisata Arief Yahya menyampaikan dana alokasi khusus (DAK) senilai Rp42 miliar untuk pemulihan pariwisata di dua provinsi terdampak tsunami, yakni Banten dan Lampung. Rp. 9 miliar untuk Banten dan Rp. 33 miliar untuk Lampung di gunakan untuk mempercepat Recovery.
Dana yang di sediakan untuk pemulihan destinasi wisata harus di manfaatkan sebaik-baiknya, dan perlulah pengawalan dan management yang produktif. Supaya ekonomi di daerah yang terdampak tsunami bisa pulih kembali. Semoga tidak ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan dana pemulihan Pariwisata Banten dan Lampung. (Admin)
Penulis: Muhammad Fahri (Aray)
Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Adab dan Humaniora, Cabang Ciputat Periode 2018-2019
