BERITATANGSEL.COM– Mahasiswa Banten meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera turun ke Provinsi Banten, mengusut tuntas dugaan korupsi pada kenaikan anggaran Belanja Jasa Tenaga Ahli yang terus mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir.
Demikian desakan itu dikatakan Ketua Umum Jaringan Mahasiswa Banten (JMB) Jakarta, Kasman Guntoro, Senin (10/08) saat menggelar aksi diam di depan Gedung KPK, Jakarta Selatan.
“Kami meminta KPK mendalami. Kalau penggunaannya memang sesuai ketentuan, tentu harus dijelaskan dan dibuktikan secara terbuka. Tetapi kalau ditemukan penyimpangan, harus diproses sesuai hukum,” Kata Kasman, saat diminta keterangan di KPK, Jakarta Selatan.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membentangkan spanduk bertuliskan, “Periksa Anak Buah Presiden Prabowo, Gubenur Banten, KPK Tolong Sih Turun Ke Banten, Periksa Mafia APBD, dan Tangkap Kepala Dindikbud, Jamaludin”
Menurut Kasman, dari data yang dikaji mahasiswa, anggaran Belanja Jasa Tenaga Ahli pada tahun 2024, mencapai sekitar Rp 38 miliar.
Anggaran tersebut selanjutnya meningkat pada tahun 2025 sebesar Rp 52,38 miliar dan pada tahun 2026, anggaran tersebut, kembali naik sekitar Rp 55,47 miliar.
“Dalam dua tahun kenaikannya sangat signifikan dan fantastis itu diangka sekitar Rp 17 miliar. Pertanyaannya, apa urgensi kenaikan anggaran tersebut ditengah situasi ekonomi dan bagaimana kinerja tenaga ahli yang dibiayai APBD?” kata Kasman, Senin (10/08) di KPK, Jakarta Selatan.
Pengawasan terhadap penggunaan APBD, kata Kasman menambahkan, merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial mahasiswa. Pemprov Banten diminta segera melakukan evaluasi kebijakan dalam pengelolaan anggaran daerah.
“Pemprov Banten perlu membuka informasi yang jelas tentang dasar kebutuhan anggaran itu, dari mulai mekanisme pengadaan, pihak yang menerima anggaran, pekerjaan yang dilakukan maupun pekerjaan-pekerjaan yang yang dihasilkan tenaga ahli itu,” tambah Kasman. (Haji Merah)
