Beritatangsel.com — Pergantian Menteri Keuangan dalam kabinet baru bukan sekadar rotasi jabatan teknokrat. Bagi jutaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), perubahan ini adalah momen krusial yang akan menentukan arah masa depan mereka. Sektor ini menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional dan menjadi pilar utama dalam menjaga stabilitas ekonomi rakyat. Karena itu, setiap kebijakan fiskal yang diambil oleh Menteri Keuangan baru akan berdampak langsung pada keberlangsungan ekonomi rakyat kecil.
Salah satu isu yang kini mencuat adalah rencana rasionalisasi insentif fiskal, termasuk pengurangan stimulus pasca-pandemi. Langkah ini memang logis dari sisi disiplin anggaran, namun bagi UMKM yang masih berjuang memulihkan usaha, kebijakan tersebut bisa terasa seperti pukulan kedua setelah badai pandemi. Banyak pelaku usaha kecil masih menanggung beban utang, biaya produksi tinggi, dan permintaan pasar yang belum pulih sepenuhnya. Jika insentif fiskal seperti pembebasan pajak atau subsidi bunga dikurangi tanpa strategi transisi yang matang, bukan tidak mungkin gelombang kegagalan usaha kecil kembali terjadi.
Di sisi lain, Menteri Keuangan baru juga membawa semangat perubahan — menekankan pentingnya pembiayaan inklusif, transformasi digital, serta insentif bagi usaha ramah lingkungan. Ini merupakan angin segar yang patut diapresiasi. Namun, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada sejauh mana implementasinya benar-benar berpihak dan mudah diakses. Misalnya, pembiayaan berbasis digital hanya akan efektif jika disertai peningkatan literasi keuangan dan digital para pelaku UMKM yang masih sangat beragam.
Kebijakan fiskal ke depan juga harus lebih peka terhadap disparitas antarwilayah. UMKM di kota besar jauh lebih mudah mengakses modal, pelatihan, dan jaringan pasar dibandingkan mereka yang berada di daerah tertinggal. Tanpa harmonisasi kebijakan antara pusat dan daerah, program stimulus berisiko kembali menumpuk di kelompok usaha yang sudah mapan — meninggalkan pelaku kecil di pinggiran yang justru paling membutuhkan dukungan.
Yang paling dibutuhkan UMKM saat ini bukan sekadar insentif baru, melainkan kepastian dan konsistensi kebijakan. Pelaku usaha kecil beroperasi dalam ruang yang sempit dan sangat rentan terhadap perubahan regulasi mendadak. Karena itu, komunikasi kebijakan yang transparan dan pelibatan aktif komunitas UMKM dalam proses perumusan kebijakan fiskal menjadi kunci.
Akhirnya, keberlanjutan UMKM tidak bisa hanya mengandalkan niat baik pemerintah. Diperlukan desain kebijakan yang inklusif, realistis, dan berpihak. Menteri Keuangan baru memegang peranan strategis untuk menyeimbangkan kebutuhan menjaga stabilitas fiskal dengan aspirasi jutaan pelaku usaha kecil yang menjadi denyut nadi ekonomi Indonesia. Keputusan-keputusan yang diambil dalam beberapa bulan ke depan akan menjadi penentu: apakah UMKM akan naik kelas, atau kembali tersisih dalam arus besar ekonomi nasional.
Artikel ini ditulis oleh Iin Rosini (Dosen Magister Akuntansi Universitas Pamulang)
