Beritatangsel.com — Gerakan Hak Asasi dan Reformasi Indonesia Sejahtera (GHARIS) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang berencana melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selama masa libur sekolah.
Dukungan tersebut disampaikan Ketua Umum GHARIS, Hotmartua Simanjuntak, usai menghadiri diskusi publik di Kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jalan Juanda No. 20, Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Jumat (19/6/2026).
Menurut Hotmartua, audit yang dilakukan BGN merupakan langkah positif dalam upaya memperbaiki tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia bahkan merekomendasikan agar Provinsi Banten menjadi salah satu wilayah prioritas dalam proses audit tersebut.
“Kami mendukung penuh langkah BGN karena ini merupakan bagian dari upaya perbaikan tata kelola program. Keputusan untuk melakukan audit menyeluruh terhadap SPPG adalah langkah yang tepat. Saya merekomendasikan agar audit diprioritaskan di Provinsi Banten karena di sana terdapat berbagai persoalan yang perlu ditelusuri, mulai dari dugaan jual beli titik hingga mark up anggaran. Kami bahkan memiliki bukti berupa rekening transaksi yang berkaitan dengan pembelian titik dan diduga melibatkan sejumlah pihak,” ujar Hotmartua.
Ia menegaskan bahwa audit harus dilakukan secara profesional, transparan, dan tidak setengah hati. Menurutnya, seluruh hasil audit perlu dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
“Kami mendorong agar BGN tidak setengah hati dalam melakukan audit. Seluruh hasil audit harus dipublikasikan secara terbuka. Jangan ada yang ditutup-tutupi,” tegasnya.
Hotmartua menilai program pemenuhan gizi nasional bukan sekadar program sosial pemerintah, melainkan bagian dari pemenuhan hak asasi anak untuk memperoleh akses terhadap pangan dan gizi yang layak.
“SPPG merupakan ujung tombak program gizi nasional. Anggaran negara yang dialokasikan ke sana sangat besar sehingga harus dipastikan tidak bocor akibat praktik korupsi, nepotisme, maupun permainan oknum tertentu. Audit ini bukan hanya soal administrasi, tetapi memastikan hak gizi anak-anak Indonesia benar-benar terpenuhi,” katanya.
Ia menambahkan, GHARIS akan terus mengawal proses audit hingga tuntas guna memastikan program gizi nasional berjalan secara bersih, transparan, dan tepat sasaran.
Sebelumnya, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari, menyampaikan bahwa pihaknya akan memanfaatkan masa libur sekolah untuk melakukan evaluasi dan audit terhadap seluruh dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Nah, kemudian internal. Internal kami di BGN pun akan melakukan transformasi, mulai dari SDM, tata kelola, hingga data. Data itu sangat penting karena tidak mungkin kita membuat kebijakan tanpa data yang jelas. Itu yang masih terus kami perbaiki,” kata Agustina usai rapat tertutup bersama Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Ia menjelaskan, penghentian sementara penyaluran program selama masa libur sekolah akan dimanfaatkan untuk memperbaiki tata kelola dan melakukan audit terhadap seluruh dapur MBG.
“Kami memanfaatkan momentum libur sekolah ini. Kami akan menghentikan sementara seluruh kegiatan dan melakukan audit terhadap semua dapur. Harapannya, ketika anak-anak kembali masuk sekolah, kondisi di lapangan sudah lebih baik dan lebih tertata,” ujarnya.
Selain itu, tim Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BGN juga akan berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga guna memperkuat validitas data dalam pelaksanaan program MBG.
Agustina menegaskan bahwa program MBG merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto sehingga membutuhkan dukungan dan sinergi dari seluruh pihak terkait.
“Kami mulai melakukan koordinasi dengan berbagai pihak yang memiliki data yang dibutuhkan. Saya yakin karena ini merupakan program prioritas, kementerian dan lembaga terkait akan mendukung penuh upaya perbaikan yang sedang kami lakukan,” katanya.
