JAKARTA, BERITATANGSEL.COM — Direktur Eksekutif Indonesian Of Social Political Institute (ISPI) Deni Iskandar, mendukung penuh rencana Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi (Jen Pol) Listyo Sigit Prabowo, yang hendak mengangkat 56 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos Test Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk diposisikan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Polri.
Menurut Deni, langkah dan rencana yang akan diambil oleh Jenderal Listyo Sigit Prabowo seperti telah disampaikan pada Presiden Jokowi, untuk mengangkat pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) Polri itu, dinilai sebagai langkah tepat dan terobosan yang baik untuk menciptakan kondusifitas terkait institusi anti rasuah itu.
“Rencana Pak Kapolri itu, saya kira sangat tepat dan juga salah satu terobosan bagus, dimana itu mencerminkan cara berpikir yang baik dan akomodatif dari seorang Jenderal. Karena hanya dengan cara inilah, rumor dan citra KPK dinilai sudah dilemahkan itu, akan berhenti,” kata Deni Iskandar, Rabu (29/09) dalam keterangan tertulis.
Sebelumnya, Jenderal Polisi Listyo Sigit menilai bahwa, pegawai KPK itu mempunyai kemampuan dibidang pemberantasan korupsi.
Selain itu, Mantan Kapolda Banten itu berpendapat bahwa, rekam jejak 56 pegawai KPK yang dipecat karena gagal tes wawasan kebangsaan (TWK) agar alih status jadi aparatur sipil negara (ASN) agar dapat bermanfaat untuk memperkuat Polri sebagai institusi.
“Karena kita melihat terkait dengan rekam jejak dan tentunya pengalaman tipikor tentunya itu sangat bermanfaat untuk memperkuat jajaran organisasi yang saat ini kita kembangkan, untuk memperkuat organisasi Polri,” kata Kapolri, Listyo Sigit.
Oleh karena itu, dalam mendorong langkah tersebut, Deni menegaskan bahwa, ISPI selaku lembaga riset, kajian dan analisis, meminta kepada semua pihak agar semua elemen organisasi maupun komunitas termasuk lembaga riset, memberikan dukungan pada rencana Kapolri Jenderal Polisi, Listyo Sigit Prabowo tersebut.
“ISPI secara tegas, sangat mendukung rencana ini. Karena dengan adanya rencana ini, tentu sangat menjaga Presiden Jokowi yang selama ini di framing, dinilai telah melemah KPK.” katanya
“Karena bagaimana pun, fungsi dan peran pegawai KPK yakni para penyidik yang tidak lolos TWK ini kan, selaras dengan institusi Polri. Dimana di Polri sendiri, ada bagian-bagian yang berhubungan dengan bidang penyidikan.” tegasnya.
“Karena dengan langkah itu lah, framing tentang KPK dilemahkan dan lain sebagainya, akan hilang. Kemudian juga rencana Kapolri itu juga bisa menjaga kondusifitas, dan tentunya menyejukan.” Tutup Deni. (Haji Merah)
