BERITATANGSEL.COM — Surat Permohonan audiensi dari Indonesian Of Social Political Institute (ISPI) untuk Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Republik Indonesia, terkait kabel listrik dan pipa gas di bawah laut RI, milik perusahaan Australia untuk memasok energi listrik ke Singapura, belum direspon.
Direktur Eksekutif Indonesian Of Social Political Institute (ISPI), Deni Iskandar mengatakan bahwa, dari sejak surat tersebut dilayangkan sampai saat ini, pihaknya belum mendapatkan konfirmasi dari pihak Kemenhan, baik secara lisan maupun surat balasan.
“Suratnya sudah kami sampaikan. Tapi kemudian sampai saat ini, belum ada respon dari Kemenhan. Harusnya kan ada balasan, baik dalam bentuk lisan maupun surat balasan, idealnya begitu. Tapi ini tidak ada, saya berasumsi bahwa, ini bisa jadi pihak Kemenhan ini takut, atau memang surat kami ini tidak disampaikan pada pimpinan,” kata Deni Iskandar, Rabu (25/08) saat berbincang dengan wartawan, di Jakarta Selatan.
Padahal, kata Deni, maksud ISPI melayangkan surat audiensi ke Kementerian Pertahanan itu, bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan serta tanggapan, Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan, dalam merespon persoalan kabel dan pipa gas milik Australia yang melintas di bawah laut Indonesia.
Menurutnya, persoalan kabel dan pipa gas di bawah laut Indonesia itu, bukan hanya menjadi persoalan Kementerian Koordintor (Kemenko) Kemaritiman dan Investasi (Marves) maupun Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) semata, akan tetapi juga menjadi persoalan Kementerian Pertahanan.
“Bagi ISPI, dalam merespon persoalan ini, seharusnya Kementerian Pertahanan bisa lebih aktif bersuara. Karena ini sangat berkaitan dengan kondisi pertahanan negara. Karena kondisi geografis juga menjadi salah satu variabel pertahanan negara. Apalagi negara kita ini secara geografis merupakan negara kepulauan,” tegasnya
Mengacu pada pasal 3 ayat (2) UU No 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara disebutkan bahwa, “Pertahanan negara disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.”
Adapun mekanisme penyelenggaraan serta usaha membangun dan membina pertahanan negara, dijelaskan dalam pasal 7 ayat 3 bahwa, “Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa”
Informasi, kabel dan pipa gas milik Australia itu semrawut di bawah laut Indonesia, letaknya di kawasan pantai bersama, Pluit Kota Jakarta Utara. Dimana pantai tersebut merupakan nama lain dari Reklamasi Pantai Jakarta, di Pulau G, yang secara resmi telah diganti oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, yang terletak di Pluit Jakarta Utara.
Adapun Kabel dan Pipa Gas yang semraut di bawah laut Jakarta itu milik perusahaan Sun Cable, dimana itu adalah perusahaan Australia. Kabel Listrik yang memasok tenaga listrik untuk negara Singapura itu terbentang melintas sepanjang 3.800 kilometer.
Berdasarkan data kajian ISPI dari banyak sumber, Sun Cable adalah perusahaan energi milik Australia, yang di dukung oleh miliarder pendiri Atlassian, Mike Cannon-Brookes dan pendiri Fortescue Metals, Andrew Forrest, tersebut telah meneken kontrak dengan Guardian Geomatics yang berbasis di Perth untuk melakukan survei rute untuk kabel tegangan tinggi arus searah (high voltage direct current cable).
Garapan proyek energi listrik oleh Sun Cable ini bisa memasok seperlima dari kebutuhan listrik Singapura dan dapat membantu mengurangi ketergantungan negara-kota pada impor gas alam. Selain itu, Sun Cable juga tengah bekerja untuk memasang baterai besar bertenaga 50 megawatt dekat Darwin di Wilayah Utara Australia.
(Deni Iskandar)
