Beranda agama Kedutaan Besar Pakistan Gelar Webinar Peringati Hari Solidaritas Kashmir Tahun 2021

Kedutaan Besar Pakistan Gelar Webinar Peringati Hari Solidaritas Kashmir Tahun 2021

BERBAGI

Jakarta, Beritatangsel.com – Hari ini Kedutaan Besar Pakistan mengadakan webinar dengan topik “Perdamaian, Pembangunan & Keamanan di Asia Selatan-Kashmir sebuah Study Kasus”. Kegiatan ini sebagai bagian dari rangkaian acara memperingati “Hari Solidaritas Kashmir” yang jatuh pada 5 Februari setiap tahunnya.

Webinar ini diselenggarakan bekerja sama dengan universitas, organisasi, dan think tanks ternama dari berbagai penjuru Indonesia. Selain itu dihadiri oleh lebih dari 130 akademisi, cendekiawan, cendekiawan, peneliti, anggota organisasi politik dan keagamaan, serta mahasiswa.

Webinar tersebut dihadiri Duta Besar H.E Muhammad Hassan, Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, ASEAN & Timor Leste, Dr.Ali Maksum, PHD, Akademisi / Profesor Terkemuka di Universitas Muhammadiyah, Drs. Nur Munir, Kepala Pusat Penelitian Islam dan Timur Tengah, Universitas Indonesia, Dr. Zahir Khan, mantan Diplomat Indonesia dan Ketua Forum Solidaritas Kashmir, dan Khairunnisa Simbolon, Sarjana dan Akademisi terkemuka dari Universitas Gadjah Madah, Jogjakarta.

Duta Besar Pakistan Jakarta H.E Muhammad Hassan dalam pidato menyoroti tentang pentingnya sejarah perselisihan Jammu & Kashmir dan pentingnya Hari Solidaritas Kashmir.

“Gelombang intoleransi yang sedang berlangsung dan represi yang disponsori negara terhadap minoritas (terutama muslim) di India dengan referensi khusus pada penderitaan muslim India yang diduduki secara ilegal Jammu & Kashmir (IIOJK),” kata Muhammad Hassan dalam siaran persnya, Jumat (5/2).

Mengutip upaya ilegal baru-baru ini yang bertujuan untuk mengubah demografi IIOJK oleh Pemerintah India, Dubes RI menyampaikan penolakan keras Pakistan atas tindakan ilegal tersebut, dan menyatakan tekad Pemerintah Pakistan untuk mendukung kasus Jammu & Kashmir di semua forum.

“Kami menentang keras kebencian dan diskriminasi yang ditargetkan terhadap Muslim di India oleh Pemerintah Modi seperti putusan Masjid Babri, Undang-Undang Kewarganegaraan (Amandemen) diskriminatif (CAA), Daftar Warga Negara (NRC) yang kontroversial, dan hukuman mati terhadap muslim oleh penjaga sapi.

Baca Juga :  Airin Resmikan TBM Nirwana di Pisangan

Dia juga berbicara tentang postur hegemoni India di kawasan Asia Selatan dengan referensi khusus pada masalah terbaru yang dibuat oleh India dengan tetangganya, termasuk Pakistan, China, Bangladesh, dan Nepal.

Hassan juga membahas berbagai aspek lain dari sengketa Jammu & Kashmir termasuk Pelanggaran HAM berat, pelecehan seksual dan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, ideologi Hindutva dari Pemerintah Modi yang diilhami RSS, tidak dilaksanakannya resolusi Dewan Kehormatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) oleh India, dan keinginan Pakistan untuk menyelesaikan semua masalah dengan India, termasuk sengketa Jammu dan Kashmir, melalui dialog, sesuai dengan resolusi DK PBB.

Pada kesempatan yang sama, Dr Nur Munir, Dr Ali Maksum, Dr Zahir Khan, dan Khairunnisa Simbolon juga menyampaikan pandangannya tentang topik tersebut. (Abi)