Serpong, Beritatangsel.com – Jelang penyelenggaraan pilkada serentak, Pileg dan Pilpres 2019 mendatang. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tangsel melakukan pencegahan agar pemkot Tangsel membuat surat edaran terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
Hal itu diungkapkan Ketua Bawaslu Kota Tangsel Muhammad Acep kepada Beritatangsel.com saat ditemui di kawasan Serpong, Rabu (19/12/2018).
“Seperti yang diberitakan oleh Kemenpan RB dan Kemendagri terkait soal netralitas ASN yang diatur di peraturan kemendagri dan kemenpan, itu sudah kami lakukan dan kemarin kita sudah dapat informasi bahwa pemerintah kota Tangsel sudah membuat surat edaran gitu ya, ” ujar Acep.
Menurutnya, yang menjadi persoalan bukan hanya surat edaran, yakni persoalannya adalah di tangsel ini banyak pejabat-pejabat yang maju sebagai caleg.
“Nah ini kan yang namanya mantan pejabat, mantan kepala dinas, mantan lurah, atau istrinya lurah dan lain sebagainya itu kan secara tidak langsung masih punya histori terhadap anak buahnya, nah itu yang akan kita lakukan pemantauan, ” tuturnya.
Dirinya menjelaskan, maka di Bawaslu maupun di KPU ketika ada caleg mau melakukan tatap muka, mau melakukan kampanye terbatas mereka harus lapor.
“Dari situ kita bisa lihat apakah di acara tersebut adanya ASN, adanya mantan-mantan anak buahnya dan lain sebagainya, ” tambahnya.
Lebih rinci Acep menjelaskan, sebenarnya ketentuan bahwa ASN Boleh hadir ditempat kampanye ada, ketentuan itu boleh, tapi ASN itukan tidak boleh melakukan gerakan tubuh.
Dirinya mengaku bahwa dimulai masa pencalonan Bawaslu Kota Tangsel sudah melakukan pemantauan ASN.
“Semenjak dari pencalonan kita sudah lakukan, dan sampai hari ini belum ada lagi, temuan kita maupun laporan terhadap adanya netralitas ASN, ” bebernya.
Dirinya menuturkan, di Tangsel itu menaruh Indikator Kerawanan Pemilu (IKP) tertinggi itu netralitas ASN dan money politics.
“Itu pengalaman di pemilu 2010 pemilu di 2015 kemudain pemilu di 2017, ” tukasnya. (dc)
