Pamulang, Beritatangsel.com – Divisi Riset Tangerang Public Transparancy Watch (Truth) menyebutkan sejumlah sekolah di Kota Tangsel melakukan pungutan liar (Pungli) terhadap orang tua murid.
Temuan Pungli itu berdasarkan penelitian yang dilakukan Sekolah Anti Korupsi (Sakti) Tangerang terhadap 15 sekolah dengan pembagian lima Sekolah Dasar (SD), lima Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan lima Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/SMK).
Kepala Divisi Riset Tangerang Public Transparancy Watch (Truth), Oki Anda S dalam keterangan kepada pers di Pamulang, Selasa (21/3/2017) menyebutkan, SD Benda 1 menempati Sekolah Dasar yang paling banyak ditemukan Pungli, dengan angka temuan mencapai 13 pungutan.
SMPN 9 dan SMPN 4 Kota Tangsel paling banyak Pungli dengan angka temuan sebanyak 13 pungutan.
Sementara SMAN 6 Kota Tangsel ditemukan paling banyak pungli mencapai 18 angka pungutan.
Temuan hasil penelitian itu yakni pembiayaan yang telah ditanggung BOS/APBN maupun BOSDA/APBD namun masih dibebankan kepada peserta didik, perawatan fasilitas, pembangunan/renovasi fasilitas, perpisahan sekolah, daftar ulang, pengambilan raport, ujiam (UTS/UAS), ekstrakurikuler, praktikum komputer, praktikum (mata pelajaran/kejuruan), SPP, kartu pembayaran praktikum komputer, buku LKS, buku paket, kartu SPP, MOS, pendaftaran masuk sekolah, PPDB.
Padahal pemerintah sudah menyediakan biaya Operasional Sekolah (BOS) dan Biaya Operasional Sekolah Daerah (Bosda), tapi pungutan liar itu masih tetap berjalan di sejumlah sekolah.
“Hal ini mengkonfirmasikan bahwa sekolah gratis di Tangsel itu tidak ada. Padahal Walikota Airin dan Wakil Walikota Benyamin pada saat kampanye Pilkada Tangsel 2015 mengatakan bahwa pendidikan sudah gratis,” ungkap Oki Anda.
Atas dasar itu Truth merekomendasikan kepada Walikota dan Wakil Walikota Tangsel, Airin dan Benyamin untuk membuktikan komitmen terhadap ucapannya bahwa pendidikan di Kota Tangsel sudah gratis.
Mewajibkan setiap sekolah untuk melaporkan penggunaan anggaran secara terbuka. Menindaklanjuti hasil temuan dengan melakukan langkah invrstigasi mendalam dan memberikan sanksi bagi pelaku yang terbukti. Mengratiskan biaya penerimaan peserta didik baru tahun 2017.
