Ciputat, BeritaTangsel – Delapan kursi kepala dinas di Pemerintahan Kota Tangerang Selatan (Tangsel) masih kosong dan belum juga terisi. Hingga saat ini poisisi kepala dinas dijabat oleh pelaksana tugas (Plt).
Kedelapan dinas yang belum memiliki kepala dinas tersebut yaitu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DPMPPA), Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemuda dan Olahraga serta Dinas Pariwisata.
Lalu, apa penyebab sesungguhnya kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Tangsel sehingga masalah pengisian jabatan di delapan dinas tersebut belum juga dilakukan?
Menanggapi pertanyaan di atas, Wakil Walikota Benyamin Davnie hanya menjawab, ‘’Semoga akhir bulan ini sudah masuk tahapan pengumuman untuk lelang jabatan,” ujar Pak Ben sapaan akrab Benyamin Davnie, Sabtu (25/2).
Dari pernyataan Wakil Walikota tersebut, dapat disimpulkan kalau memang benar panitia seleksi (pansel) lelang jabatan sebagaimana dijanjiakan akan segera terbentuk dalam waktu dekat ini memang belum juga terbentuk.
Itu artinya kursi kepala dinas dari delapan dinas tersebut sebagaimana dimaksud tidak akan tetap diisi oleh pejabat pelaksana tugas sampai beberapa bulan kedepan.
Menyikapi lambatnya recruitment ASN Eselon II untuk ditempatkan sebagai kepala dinas, di delapan dinas itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangsel, yang juga merupakan anggota Komisi I DPRD Kota Tangsel, Siti Chodijah mengatakan, soal keterlambatan itu memang jadi sorotan public, apalagi sudah ada teguran dari Kementerian PAN-RB.
“Keterlambatan itu tentu menjadi sorotan, apalagi sudah ada teguran, dan kami DPRD mendorong agar secepatnya pansel terbentuk dan recruitment segera diselenggarakan,” kata Chodijah.
Lanjut Siti Chodijah, terkait dengan dinas yang berhubungan dengan prioritas program pemerintahan Airin – Benyamin, yang menjadi bahan ‘jualan’ saat kampanye Pilwakot pada Desember 2015 lulu, yaitu pada sektor pendidikan dan kesehatan, sampah dan lingkungan hidup, “Orang yang menempati kepala dinasnya adalah orang yang mumpuni, yang bisa berfikir out of the box untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut,” terang Sicho (Siti Chodijah).
Karena itu, menurut Siti Chodijah proses recruitmentnya harus segera dilakukan dengan cara open bidding, “Karena itu kami lebih mendorong, yang penting ini memang serius untuk mencari yang terbaik, dan kami sangat mendukung dan berharap prosesnya transparan dan professional,” ujarnya.
Sementara itu, aktivis Tangerang Selatan Transparency Watch, Andy Butan La-Tadampaly menilai, keterlambatan recruitment kepala dinas dari delapan dinas yang masih dijabat oleh pelaksana tugas itu, akan berpengaruh pada efektifitas pelaksanakan program kerja di pemerintahan kota.
“Lambatnya recruitment tentunya akan berpengaruh pada pelaksanaan program kerja di dinas terkait, dan tentunya di pemerintahan kota, itu tidak akan efektif,” kata Andy.
Karenanya, Andy ikut mendorong pemerintah kota di bawah kepemimpinan Airin dan Benyamin Davnie untuk secepatnya membentuk pansel dan melakukan recruitment depalan pejabat kepala dinas dengan kualifikasi ideal, berintegritas dan profesional dibidangnya.(*) (kybo)
