Kota Tangerang, Beritatangsel.com – Pemerintah mulai meningkatkan permintaan Sumber Daya Manusia di bidang Ketenagalistrikan, hal ini pun disadari oleh PT. Saratoga Investama Sedaya Tbk, salah satu perusahaan yang menggeluti bidang pembangkit listrik. Untuk mengatasi hal tersebut, Saratoga bekerjasama dengan Yayasan Ora et Labora untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan pertama di indonesia.
Sekolah ini sudah mulai memasuki tahap pembangunan pada hari Rabu (1/3) kemarin, dengan ditandai peletakan batu pertama di daerah Tangerang .
Direktur Saratoga Investama Sedaya, Jerry Ngo menuturkan, inisiatif Saratoga dalam program ini karena adanya kebutuhan yang semakin meningkat akan tenaga kerja terampil di sektor Pembangkit Tenaga Listrik. “Ini merupakan usaha dalam bentuk nyata untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan program listrik 35.000 Megawatt,” ujar Jerry.
Ia pun berharap, SMK yang sedang memasuki tahap pembangunan ini dapat memenuhi permintaan industri yang semakin meningkat dengan operator yang terlatih dan berkualitas. PT Saratoga memiliki beberapa perusahaan investasi yang membutuhkan tenaga kerja ini, seperti Adaro Power, Medco Power Indonesia, Paiton Energy dan Tenaga Listrik Gorontalo.
“Sejalan dengan program listrik pemerintah 35.000 MW, kebutuhan SDM di bidang kelistrikan sangat besar. pemerintah juga telah memperkirakan kebutuhan tenaga profesional di bidang kelistrikan mencapai 3,65 juta orang,” ucap Ketua Yayasan Ora et Labora, Sandi Rahaju.
Melalui proyek-proyek pembangunan pembangkit listrik, kebutuhan tenaga kerja tidak langsung mencapai sekitar 3 juta orang dan tenaga kerja langsung sebanyak 650 ribu orang. “SMK ini akan terbuka untuk umum dan semoga dapat menjadi bagian dari solusi pemerintah dalam memperkuat sektor kelistrikan di Indonesia,” jelas Sandi.
Sistem pendidikan di SMK program ketenagalistrikan Ora et Labora ini akan terbagi menjadi dua program. Pertama program SMK vokasional-teknik yang akan dilaksanakan mulai tahun ajaran 2017/2018 pada Juli 2017 dan ‘On Board Training’ yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 dengan jangka waktu 6-8 bulan. (*)
(Syr)
