Oleh: Eka Agus Setiawan
Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sekaligus pengamat kajian Koalisi Mahasiswa UIN (KMU)
Pemerintah Orde Baru melakukan intervensi dalam kehidupan kampus, dengan di adakanya kebijakan NKK/BKK, politik dan sifat kritis mahasiswa sedikit demi sedikit sirna akan adanya kebijakan tersebut. Kebijakan ini benar-benar menjauhkan mahasiswa dari realita sosial yang ada.
Sejalan dengan itu, sistem pendidikan sks (satuan kredit semester) diberlakukan, yang membuat mahasiswa dituntut segera selesai kuliah tidak seperti sistem lama ala sistem pendidikan Belanda jaman dulu yang mahasiswanya bisa lama selesai sarjana (doktorandus) hingga belasan tahun.
Karna adanya kebijakan itulah, mahasiswa yang di juluki sebagai agent of change (menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik), kini hampir terkikis perlahan-lahan, karna mahasiswa terbelenggu akan adanya NKK/BKK tersebut.
Kini kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kembali ke masa lalu, dimana mahasiswa dituntut untuk menyelesaikan masa perkuliahan maksimal 5 tahun, sedangkan jumlah keseluruhan SKS atau Sistem Kredit Semester berjumlah 141, dimana mahasiswa per-semester dituntut menelan 21 SKS.
Seharusnya permendikbud mempertimbangkan kembali akan kebijakan NKK/BKK tersebut, karna jika permendikbud menoleh akan sejarah NKK/BKK pada masa Order Baru, dibawah kekuasaan presiden soeharto, betapa ricuh dan maraknya kemarahan mahasiswa akan kebijakan tersebut.
