Beranda Berita DPRD DPPKD Kota Tangsel Menilai APBD 2013 Masih Pro Rakyat

DPPKD Kota Tangsel Menilai APBD 2013 Masih Pro Rakyat

BERBAGI
Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany Saat Menandatangani RAPBD Tangsel
Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany Saat Menandatangani RAPBD Tangsel
Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany Saat Menandatangani RAPBD Tangsel

SETU – Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Tangerang Selatan – Uus Kusnadi, dalam rangkaian rapat paripurna memaparkan, bila APBD tahun 2013 telah mengalami peningkatan signifikan dibanding APBD (murni) Tahun 2012. APBD 2013 sebesar Rp 1,777 triliun dengan struktur sebagai berikut, pendapatan totalnya Rp 1,611 triliun.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp. 485,737 milyar. Dana perimbangan Rp 733,949 milyar. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 391,667 milyar. Belanja daerah dengan total Rp 1,777 triliun dengan rincian belanja tidak langsung Rp 524,711 milyar. Belanja langsung Rp 1,253 triliun. Pembiayaan daerah bersumber dari silpa sebesar Rp 166,505 milyar. “APBD 2013 naik sekitar Rp 200 milyar untuk yang murni ya dari pendapatan tahun lalu,” papar Uus, kepada wartawan sebelum sidang rapat paripurna berlangsung.

Uus menjelaskan, sumber kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga mampu mendongkrak APBD 2013 berasal hampir dari seluruh sektor pajak. Seperti dari pajak hotel, restoran serta Bea Pajak Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) saat ini diakuinya menjadi penyumbang terbesar kas daerah. “Rasio belanja pegawai dengan pembangunan masih 30 banding 70. Belanja tidak langsung untuk pegawai 30 persen dan belanja langsung untuk biaya pembangunan seperti infrastruktur, pelayanan kesehatan dan pendidikan serta lain-lainnya 70 persen. Ini artinya, APBD Kota Tangerang Selatan 2013 masih pro rakyat,” jelas Uus.

Di tempat sama, Wakil Ketua II DPRD – Syihabudin Hasyim, dalam laporannya mengatakan, dalam pelaksanaan APBD 2013 terjadi beberapa perkembangan situasi dan kondisi. Mengakibatkan perlunya dilakukan penganggaran karena adanya kebutuhan peningkatan prioritas. Diantaranya, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah. Mendesaknya peningkatan kualitas infrastruktur dasar. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Badan Anggaran DPRD telah melakukan pembahasan, pengkajian, pendalaman dan uji materi baik secara internal maupun eksternal,” jelasnya.(Eky/BeritaTangsel.com)

Baca Juga :  Menjadi pilot project Program KPK, Begini Kata Airin